Praka MS Jadi Tersangka Dalam Kasus Penjualan Ratusan Butir Peluru ke KKB

Praka MS Jadi Tersangka Dalam Kasus Penjualan Ratusan Butir Peluru ke KKB – Praka MS, seorang anggota TNI yang tidak etis, menjadi tersangka kasus penjualan amunisi kepada masyarakat sipil. Warga mengakui, amunisi itu dijual kembali hingga ke tangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Praka MS Jadi Tersangka Dalam Kasus Penjualan Ratusan Butir Peluru ke KKB

Sumber : hot.grid.id

theologywebsite – MS Praka adalah salah satu anggota Yonif 733 Masariku dari Kodam XVI / Pattimura.Mode pengumpulan amunisi selama pelatihanKomando Militer Pattimura XVI Kolonel Paul Jhohanes Pelupessy (Kapomdam) Komandan Detasemen Polisi Militer (Kapomdam) mengatakan bahwa Ms. Plaka menjual 600 peluru. Dia mengatakan bahwa MS secara bertahap menyimpan peluru yang digunakan dalam latihan menembak.

“Bagaimana kamu menggunakan 600 amunisi untuk seorang prajurit, jadi selama latihan menembak, dia mencoba mengumpulkan amunisi.Tersangka ada di tempat latihan menembak. Dia pergi setelah mendapatkan amunisi, lalu disembunyikan dan disembunyikan, lalu setelah latihan keesokan paginya, dia kembali untuk mengambil amunisi yang disembunyikannya, “kata Paul di Polres Ambon. ( 23/2/2021) .Paul masih menyelidiki apakah kasus tersebut melibatkan rekan Praka MS.

Benar-benar tidak percaya dengan pengakuan tersangka

Sumber : kompas.tv

Terkait pengakuan tersangka, Paul mengaku tetap harus ikut serta. Menurutnya, MS bisa mengumpulkan 200 peluru sesuai dengan modelnya. Sumber dari 400 peluru yang tersisa dipertanyakan. “Karena kita tidak percaya semuanya datang dari latihan menembak. Kami tidak bisa hanya percaya dia bermain sendiri, jadi kami masih mengeksplorasi. Semoga ada lebih banyak informasi.

Detasemen Komadan Gendarmerie (Danpomad) Kodam XVI Pattimura, Kolonel Cpm Paul Jhohanes Pelupessy menegaskan, prajurit Yonif 733 / Masariku yang diduga menjual amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB) akan dikenakan sanksi tegas. Prajurit TNI berinisial Praka MS telah ditetapkan sebagai tersangka. Praka MS ditahan di Detasemen Detasemen Pattimura Gendarmerie

Paul mengatakan pada kompas.tv pada hari Selasa: “Jika seorang anggota TNI menjual amunisi atau senjata api untuk maksud atau tujuan apapun, awalnya bukan untuk OPM atau tujuan lain, tetapi menjual amunisi, mereka harus dibebaskan dari hukuman.” (23/2 / 2021 tahun). Paul berkata kalau, kasus tersebut mendapat perhatian langsung Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.

Paul menegaskan, pihaknya tidak akan menutupi kasus tersebut. Dia tidak akan bermain-main saat menyelidiki kasus ini. Dia berkata: “Terlepas dari perintah Panglima Tertinggi, hukuman tambahan adalah pemecatan, jadi ini bukan lelucon.” Dia menambahkan bahwa Ms. Plaka menjual ratusan amunisi ke KKB seharga jutaan rupee. Masariku dari Kodam XVI Pattimura diduga menjual ratusan amunisi kepada warga sipil yang diduga terkait dengan kelompok KKB Papua. Praka MS menjual ratusan amunisi kepada warga sipil dengan akronim AT nama sipil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, J mengaku menjual senjata dan amunisi yang dibeli dari kepolisian dan anggota TNI ke KKB. Di saat yang sama, Praka MS mengaku telah memperoleh ratusan amunisi dari latihan menembak.Terhubung dengan KKB.

MS menjual amunisi tersebut kepada seorang warga sipil bernama AT. AT kemudian menjual kembali amunisi tersebut kepada warga sipil lain dengan akronim J. Keduanya diperiksa setelah ditangkap polisi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, J diduga menjual amunisi ke KKB di Papua. Pada saat yang sama, Praka MS ditahan di Rutan Denpom XVI Pattimura. Paul mengatakan: “Orang yang bersangkutan saat ini ditahan karena kami menerimanya tadi malam.”

Sanksi Paul menjamin akan diberikan sanksi tegas untuk prajurit Yonif 733 / Masariku yang ditujuh telah menjual amunisi ke KKB di Papua. Paul memastikan: “Jika seorang anggota TNI menjual amunisi atau senjata untuk maksud atau tujuan apapun, awalnya bukan untuk OPM atau tujuan lain, tetapi menjual amunisi, mereka harus dibebaskan dari hukuman.”

Baca juga : Fakta-fakta Kasus Polisi Tembak Teman Kencan di Pekanbaru

Dia mengatakan bahwa dia tidak akan bermain-main saat melakukan menyelidiki kasus tersebut. Dia berkata: “Terlepas dari perintah Panglima Tertinggi, hukuman tambahannya adalah pengusiran, jadi tidak main-main.Polisi daerah Maluku menangkap dua polisi.

Mereka diduga ikut serta dalam jaringan penjualan senjata ke kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kepolisian Daerah Papua (Kapolda) Irjen Paulus Waterpauw menjelaskan, penangkapan kedua polisi tersebut merupakan satuan tugas kolaboratif yang dibentuk untuk membongkar jaringan.

Paulus mengatakan di Jayapura pada hari Senin: “Saya ingin memberitahu semua orang bahwa di era teknologi ini, kita telah melakukan upaya dengan cara ini. Cepat atau lambat, mereka yang terlibat dalam penjualan senjata pasti akan menangkap mereka.” 22 / 2/2021). Pengungkapan penjualan senjata akan terus berlanjut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membeberkan kasus penjualan senjata oleh kelompok lain.

Sumber : lintasterkini.com

Dia berkata: “Rencananya kelompok Nabire akan diungkap di kemudian hari, dan beberapa kelompok akan membawa senjata ke Soran, kemudian mereka juga akan membawa senjata ke Ambon. Kami sudah mengikuti langkah ini dan tidak akan kami ungkapkan di sini. “Paulus mengatakan polisi tidak akan punya pilihan ketika mereka menemukan sebuah kasus.

Dia menegaskan, siapa pun yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dengan KKB akan ditindak. Paulus mengatakan bahwa selama Tentara Pembebasan Kosovo memperoleh senjata dan persediaan amunisi, kondisi keamanan Papua tidak akan pernah menguntungkan.

Ia menilai, oknum-oknum yang memperdagangkan senjata ke KKB belum mempertimbangkan dampak dari perbuatannya. Paulus berkata: “Orang seperti ini karena minatnya yang berumur pendek, dan mereka mau membuat kekacauan seperti ini,”Mulailah dengan penangkapan warga. Dua anggota polisi yang diduga menjual senjata ke KMB itu adalah anggota Kepolisian Resor Kota (Polresta) Ambon.

Ia ditangkap pada Rabu (10/2/2021) saat membawa senjata dan amunisi, setelah diselidiki ternyata senjata dan amunisi tersebut diperoleh dari kepolisian yang bertugas di Pulau Ambon. Kemudian, Kapolda Maluku Inspektur Refdi Andri (Refdi Andri) memerintahkan Kapolres Pulau Ambon untuk berkoordinasi dengan Polda Teluk Bintuni dan Polda Papua Barat.

Wakil Ketua Umum Partai Progresif Demokratik Azis Syamsuddin mengecam keras dua perwira Polri itu karena menjual senjata dan amunisi kepada Kelompok Kejahatan Bersenjata Papua (KKB). Azis menilai, kedua polisi itu merusak upaya pemerintah menyelesaikan masalah Papua.Langkah ini tidak boleh dikompromikan oleh tindakan individu yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan ragu langkah ini akan menutupi suasana keamanan dan ketertiban di Firdaus,” kata Azis dalam siaran persnya, Selasa (23/2/2021).

Politisi Partai Gorka juga meminta profesi polisi dan dinas keamanan mengungkap siapa pemasok utama senjata dan amunisi yang dijual ke KKB. Ia mengingatkan bahwa penjualan senjata ke KB Kosovo sudah berlangsung lama dan terorganisir, melanggar hukum dan tidak masuk akal.

Dia mengatakan: “Kami meminta penyelidikan menyeluruh atas kasus ini dan mengungkapkan semua aspek yang relevan tanpa kecuali. Ini masalah keamanan nasional.” Dia juga meminta Polri untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada dua anggota yang menjual senjata dan amunisi kepada KBK.

Sebagai pelajaran bagi anggota Pori lainnya.Azis mengatakan: “Jika terbukti, dua anggota Pori harus diberhentikan.” Menurut laporan, dua anggota polisi Ambon dan Kepulauan Lease ditangkap karena menjual senjata dan amunisi kepada Kelompok Kejahatan Bersenjata Papua (KKB).

Kabid Humas Polda Maluku, Muhamad Roem Ohoirat menjelaskan, penangkapan kedua petugas polisi tersebut dimulai Rabu (10/2/2021) ini saat salah satunya ditangkap warga Bentuni dengan membawa senjata dan amunisi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, warga yang ditangkap mengaku telah menerima senjata dan amunisi dari aparat kepolisian yang bertugas di Polda Ambon.Pol Refdi Andry, Kapolsek Maluku, dan Inspektur Jenderal, berbicara tentang penanganan untuk kasus dugaan penjualan senjata dan amunisi yang melibatkan dua anggota polisi. Refdi mengatakan kasus tersebut telah berhasil diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Tersangka ditangkap atas kerja sama Polda Maluku, Polda Ambon dan Polda Bintuni Papua Barat. Tim kontra terorisme Satgas 88 pun turut serta dalam pengungkapan kasus tersebut. Refdi mengatakan: “Kami bergerak cepat antara Polda Ambon, Polda Maluku dan Detasemen Khusus. Semoga kami tidak menutup-nutupi dan akan mengembangkan segala sesuatunya semaksimal mungkin.

Sejauh ini, kepolisian Pulau Ambon telah menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut. Dua diantaranya adalah polisi, SHP dan MRA.Polisi dan empat warga sipil berinisial SM, HM, AT, dan J ditahan di Polres Ambon. Seorang prajurit TNI dari Batalyon Infantri 733 Masariku juga ditetapkan sebagai tersangka oleh perwira Kodam XVI Pattimura. Prajurit berinisial Praka MS itu ditahan di Rutan Denpom XVI Pattimura.

Tersangka baru Reddy mengatakan polisi masih menyelidiki dugaan penjualan senjata tersebut. Oleh karena itu, dalam kasus ini masih dimungkinkan untuk melahirkan tersangka baru. Dia berkata: “Kami telah menahan enam orang, tetapi sebagai hasil penyelidikan lebih lanjut, mungkin ada tersangka lain. Bukti lain yang kami temukan mungkin saja terjadi.”

Kepolisian Pulau Ambon menangani kasus penjualan senjata yang melibatkan dua anggota Polri yang tidak etis. Kapolres Ambon Kombes Pol Leo Surya Nugaraha Simatupang mengaku masih mempelajari kasus tersebut.

Mengenai kemungkinan penambahan tersangka pidana baru, hal ini mungkin bergantung pada perkembangan hasil penyidikan. Leo menjelaskan: “Kemungkinan mungkin ada atau tidak, tapi kami masih memeriksa saksi dan barang bukti lainnya. Kalau ada tersangka lain pasti akan kami tangani.”

Inspektur Jenderal Kementerian Profesional dan Keamanan Polisi Nasional (Propam) Ferdy Sambo mengirimkan tim khusus ke Polda Maluku untuk mengusut dua anggota polisi yang diduga ikut jual beli senjata kepada kelompok kriminal bersenjata Turki (KKB).

Papua. Feidi mengatakan, dua polisi itu berasal dari Polda Ambon dan Polda Pulau Sewa. Dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021), Feidi mengatakan: “Perdana Menteri Popori mengirimkan tim khusus untuk mendampingi kepolisian Popam di Maluku untuk mengusut kasus tersebut.Seorang anggota polisi Bintuni di Papua Barat memblokir transaksi tersebut.

Mereka saat ini sedang diperiksa penyidik ??dari Polda Maluku di Ambon. M Roem Ohoirat, Komisioner Tinggi Humas Polda Maluku, mengatakan ada dua senjata yang dijual. Ini terdiri dari revolver standar, dan senapan lain dirangkai menjadi senapan ini.

Roem mengatakan: “Untuk senjata buatan sendiri lihat nomor urutnya.” Menurut Roem, keterlibatan anggota Polri dalam penjualan senjata kepada kelompok KKB di Papua menggerogoti reputasi Polri yang jangka waktu ini membantu TNI. memerangi kelompok. Dia berkata: “Tidak ada toleransi apapun bagi anggota yang berbuat seperti itu.”

Baca juga : OPM Mencatat 46 Aksi Kekerasan di Papua

Asal usul 600 peluru yang dijual Praka MS, diambil dari jatah latihan menembakSeorang oknum TNI dari Kodam XVI Pattimura, satuan Yonif 733 Masariku, ditangkap karena diduga ikut serta dalam penjualan senjata dan amunisi kepada warga sipil. Warga sipil ini diduga terkait dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Prajurit yang disingkat Praka MS itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Praka MS ditahan di Pusat Penahanan Kodam Denpom Pattimura.

Sumber : indozone.id

Kolonel Paul Johanes Pelupesi, komandan detasemen polisi militer Pattimura XVI, mengatakan bahwa Plaka ditunjuk sebagai tersangka untuk menjual senjata kepada warga sipil. Di Markas Polda Ambon, Selasa (02/2/2), Paul mengatakan, “Yang bersangkutan ditahan karena baru kami terima tadi malam.”Dijual ke warga sipil Praka MS menjual 600 warga sipil berinisial AT. Kemudian, AT menjual amunisi tersebut kepada J.

Kedua warga sipil tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Ambon. Berdasarkan pemeriksaan, J mengaku banyak membeli senjata dan amunisi dari polisi dan TNI. Senjata dan amunisi akan dijual ke KKB di Papua.

Bagaimana Ibu Plaka mengumpulkan amunisi Paul menjelaskan bagaimana Ibu Plaka mengumpulkan ratusan amunisi yang hampir semuanya jatuh ke tangan KKB Menurutnya, Ibu Plaka mengumpulkan amunisi untuk jatah tembak.

Paul berkata: “Bagaimana caranya mendapatkan 600 amunisi pada seorang tentara, jadi dia berusaha mengumpulkan amunisi selama latihan menembak.” Dalam setiap latihan menembak, Praka MS menyembunyikan amunisi yang didapatnya.Kemudian, amunisi tersembunyi diambil keesokan harinya setelah pelatihan menembak.

Paul mengatakan bahwa Bu Plaka mengaku bahwa dia mengumpulkan amunisi sendiri. “Anggota terkait mengakui mengumpulkan amunisi secara terpisah dan tidak ada rekan lain yang berpartisipasi.” Dengan mode ini, Praka MS dapat mengumpulkan 200 butir amunisi. Sedangkan asal usul 400 peluru lainnya masih dalam penyelidikan.

Paul mengaku pihaknya tidak begitu saja mempercayai pernyataan Bu Plaka. Kodam Pattimura akan mengusut dugaan keterlibatan anggota TNI lainnya. Paul mengatakan: “Karena kami tidak percaya kalau semuanya berasal dari latihan menembak. Kami tidak bisa hanya percaya bahwa dia bermain sendiri, jadi kami masih mengeksplorasi. Harapan untuk mendapatkan lebih banyak informasi.”

Fakta-fakta Kasus Polisi Tembak Teman Kencan di Pekanbaru

Fakta-fakta Kasus Polisi Tembak Teman Kencan di Pekanbaru – Bripda AP berusia 24 merupakan anggota dari Bareskrim Polsek Padang Panjang, Sumatera Barat. Tim The Associated Press melakukan perjalanan ke Pekanbaru, Provinsi Riau, bersama dengan tiga rekannya, dan menangkap tersangka yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan (curas).

Fakta-fakta Kasus Polisi Tembak Teman Kencan di Pekanbaru

Sumber : palu.tribunnews.com

theologywebsite – Namun, pada Sabtu (13/3/2021), sekitar pukul 03.21 Bank Dunia (WIB), Associated Press malah menemukan kasus secara tidak sengaja.

Dia mengambil gambar kencan. Kombes Pol Sunarto, Kepala Bidang Humas Polda Riau, menjelaskan kejadian itu bermula saat Bripda AP meloloskan permohonan untuk menerbitkan tanggal. Saat itulah AP bertemu RO dan DO, di sebuah klub malam yang terletak di Jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru.

1. Kronologi

Sumber : nkriku.com

Petugas polisi Bripda AP (24 tahun) menembak mati seorang perempuan di Pekanbaru, Rio, Rabu (21/3). Peristiwa tersebut terjadi di depan sebuah kelab malam beralamatkan di Jalan Kuantan Raya, Desa Sekip, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru.

Bripda AP adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto menjelaskan, awalnya pelaku memerintahkan seorang perempuan untuk berpacaran melalui aplikasi MiChat.

Kemudian, dua wanita datang ke Associated Press, RO dan DO. Mereka bertemu di tempat hiburan malam itu. Kemudian RO dan DO pergi untuk membeli alat kontrasepsi.

Sunarto dalam keterangan tertulisnya kepada kompas.com, Sabtu mengatakan: “Tapi Bripda AP merasa ingin ditipu dan mengejarnya.” Pada pukul 03.15 WIB, Bripa AP melihat DO di pintu keluar basement. Associated Press kemudian meminta DO untuk membeli alat kontrasepsi bersama.

Sunarto dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Sabtu mengatakan: “Tapi Bripda AP merasa ingin ditipu dan mengejarnya.” Pada pukul 03.15 WIB, Bripa AP melihat DO di pintu keluar basement. Associated Press kemudian meminta DO untuk membeli alat kontrasepsi bersama.

Baca juga : Polisi Kembali Periksa Pembunuh 2 Wanita di Bogor

2. Lepaskan tiga tembakan

Sumber : law-justice.co

Namun, DO menabrak mobil. Associated Press sangat emosional dan mengeluarkan pistol untuk mengejar DO. Sunato mengatakan: “Pelaku mengeluarkan senjatanya dan melepaskan tembakan pertama ke atasnya.

Setelah itu, Bripda AP mengejar mobil yang dibawa RO dan menembak ban tersebut. Dia melepaskan tembakan ketiga ke kaca belakang mobil, mengenai RO di kuil. Mobil berhenti.

Atas kejadian tersebut, polisi dari Limapuluh Polsek mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melindungi Bripda AP. “Korban yang tertembak awalnya dibawa ke RS Petala Bumi kemudian dipindahkan ke RS Santa Maria. Saat itu kondisi korban masih terlihat jelas. Pada saat yang sama, Bripda AP sudah diinspeksi untuk pengamanan,” kata Sunarto.

3. Oknum polisi Polres Padang Panjang

Sumber : khazminang.id

Sunarto menambahkan, polisi adalah anggota Polsek Padang Panjang di Sumatera Barat. Saat ini pelaku telah ditahan di Polres Riau. Pelaku juga mendapat pemeriksaan mendalam. Sunarto juga berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah Sumatera Barat untuk menangani penembakan yang dilakukan oleh Bripda AP.

“Saat ini, oknum terkait sedang melakukan penyidikan dan prosedur hukum. Polda Riau berharap ke depan jaksa dan hakim bisa menghukum para pelaku dengan hukuman yang setimpal,” jelas Sunarto. Di saat yang sama, ia menambahkan, korban saat ini dalam keadaan sadar dan sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Pekanbaru.

4. Diduga tinggalkan tugas tanpa izin

Associated Press ditahan di Pordaglione untuk pemeriksaan mendalam. Dilihat dari hasil pemeriksaan sementara, terdapat informasi publik.

Ia mengatakan: “Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Associated Press Brippuda keluar dari misi tanpa izin pejabatnya.” Ia mengatakan: “Saat ini, personel terkait sedang melakukan penyelidikan dan proses hukum. Polda Riau berharap untuk melakukan inspeksi di masa depan. Pejabat dan hakim dapat menghukum pelaku dengan hukuman yang paling adil. ”

5. Kapolres Padang Panjang mengonfirmasi

Sumber : regional.kompas.com

Kapolsek Padang Panjang AKBP Apri Wibowo membenarkan bahwa polisi yang diduga menembak dan berkencan di Pekanbaru itu adalah orangnya. Tim Profesi dan Keamanan (Propam) Polres Padang Panjang saat ini tengah mengusut isu yang menyangkut AP.

Apri mengatakan di Kompas.com, Sabtu (13/3/2021), “Dia memang sedang bertugas di Polres Padang Panjang. Dia ke Pekanbaru dalam lingkup tugasnya. Saat ini Propam sudah pergi ke sana.”. Ia menjelaskan bahwa AP adalah seorang bujangan. Dia berkata: “Memang dia masih bujangan. Dia panglima perang yang ditugaskan di Riau untuk menangkap tersangka kasus Kuras.”

6. Hasil tes narkoba negatif

Selama pemeriksaan, Associated Press juga melakukan tes narkoba. Hasilnya negatif. Apri menjelaskan: “Tes narkoba negatif. Oleh karena itu dipastikan tidak terkena obat.” Apri juga membenarkan bahwa keempat personel yang ditugaskan di Pekanbaru sudah menerima surat penugasan.

Keempat anggota tinggal di hotel yang sama. Namun, hanya mereka yang terkena dampak yang diduga melanggar etika dan disiplin kepolisian.

Dia berkata: “Informasi bahwa dia tidak mentransfer izin tidak benar. Namun, jika dia bertanggung jawab untuk melakukan tindakan ilegal seperti itu, kami sedang menyelidiki. Jika dikonfirmasi, kami akan menghukumnya.”

Selain prosedur hukum pidana , Bripda AP juga terancam hukuman moral. Jika ternyata AP telah melanggar aturan, Apri akan memastikan akan mengambil tindakan tegas dan menunggu.

Baca juga : Kabar Terbaru Mengemuka soal Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita

7. Hanya AP Bermasalah Tembak Teman Kencan

Sumber : topsumbar.co.id

Kapolres Padang Panjang AKBP Sumbar Apri Wibowo dari AKBP mengatakan, hanya empat Bripda AP yang ditugaskan ke Pekanbaru di Riau yang bermasalah. Pada saat yang sama, tiga orang lainnya tinggal di hotel yang sama dan tidak melakukan aktivitas lain yang diduga melanggar moral dan disiplin.

Apri mengatakan: “Empat personel dikirim ke Riau untuk menangkap tersangka Kuras. Saya pastikan mereka punya mandat.”

Apri mengatakan, saat kejadian, empat orang dari tim Opsnal tinggal di hotel yang sama. Menurut Apri, dari keempat personel tersebut, hanya Bripda AP yang kemudian melakukan pelanggaran etika dan menembaknya saat berkencan.

Informasi bahwa dia tidak memiliki izin untuk mentransfer itu tidak benar. Namun, jika dia bertanggung jawab atas perbuatan ilegal tersebut, kami sedang menyelidiki. Jika dikonfirmasi, kami akan menghukumnya,” kata Apuri. Apri mengatakan, selain proses pidana, Associated Press juga menghadapi hukuman moral. Apury berkata: “Kedua belah pihak sedang dalam proses. Jelas, sanksi itu jelas.”

Apri juga memastikan AP tidak terkena obat karena saat dites ternyata hasilnya negatif. Apri menjelaskan: “Tes narkoba negatif. Jadi dipastikan tidak terkena narkoba.” melalui aplikasi MiChat. Seorang wanita sedang berkencan.

Kemudian, dua wanita datang ke Associated Press, RO dan DO. Mereka bertemu di tempat hiburan malam itu. Kemudian RO dan DO pergi untuk membeli alat kontrasepsi. Sunarto mengatakan dalam pernyataannya: “Namun, Bripda AP merasa ingin dibohongi dan mengejarnya.”

Pukul 03.15 WIB, Bripa AP melihat DO di exit basement. Associated Press kemudian meminta DO untuk membeli alat kontrasepsi bersama. Namun, DO menabrak mobil.

Ia sangat emosional dan mengeluarkan pistol untuk mengejar DO. Sunato mengatakan: “Pelaku mengeluarkan senjatanya dan melepaskan tembakan pertama ke atasnya.” Setelah itu, Bripda AP mengejar mobil yang dibawa RO dan menembak ban tersebut. Dia melepaskan tembakan ketiga ke kaca belakang mobil, mengenai RO di kuil mobil berhenti.

Polisi Kembali Periksa Pembunuh 2 Wanita di Bogor

Polisi Kembali Periksa Pembunuh 2 Wanita di Bogor – Polisi kembali melakukan penyidikan lanjutan untuk mengusut pembunuhan berantai dua perempuan di Kota dan Kabupaten Bogor oleh pelaku Rian alias MRI (21). Ini untuk mengetahui motif lain pembunuhan itu.

Polisi Kembali Periksa Pembunuh 2 Wanita di Bogor

Sumber : metro.sindonews.com

theologywebsite – Penyidik ​​Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dan Satreskrim Polresta Kota Bogor memeriksa pelaku dari pertemuan dengan kedua korban tersebut. Tak hanya itu, polisi masih punya waktu untuk menanyakan perjalanan masa lalu tersangka bersama wanita tersebut

Susatyo mengatakan kepada sindonews: “Pada hari ketiga, penyelidikan kami terhadap tersangka MRI masih sangat intens. Tidak mungkin menyatukan bukti yang ada, kesaksian saksi, petunjuk, dan semua informasi termasuk bukti CCTV untuk mengumpulkan tersangka. Langkah apa pun.” Kota Bogor, Sabtu (14/3/2021).

Selain itu, pihaknya mengirimkan DNA tersangka ke laboratorium forensik untuk dicocokkan dengan barang bukti yang ada. Termasuk pemeriksaan, karena pelaku merasa dianiaya hingga kedua pembunuhan tersebut.

“Tentu kita masih fokus pada motivasi menerima barang. Tapi tidak menutup kemungkinan apakah akan kita kembangkan untuk motivasi lain. Tentu kita akan kembangkan secara ilmiah.

Untuk memperdalam masa lalu pelaku, polisi ingin mengetahui karakternya, terutama teman-teman perempuan dan keluarganya. Karena mungkin latar belakang pelaku di masa lalu yang mendorongnya untuk melakukan pembunuhan.

“Kami juga berusaha merekonstruksi masa lalu tersangka. Persahabatan, hubungan tersangka dengan teman wanitanya, hubungannya dengan keluarganya. Oleh karena itu, kami bisa menunjukkan citra agresif tersangka pidana terhadap tempat pertama dan kedua Korban melakukan kekerasan,” jelasnya. .

Susatyo menambahkan, tersangka ketakutan setelah mengaku telah melakukan pembunuhan pertama. Seminggu kemudian, keberanian muncul kembali, sampai dia mengambil tindakan kedua.

“Ada beberapa perkataan yang membuat tersangka panik dan takut pada awalnya, tapi seminggu kemudian dia lebih berani dan tidak tahan. Hingga akhirnya dia diangkat kembali bersama korban kedua, lalu dikonfrontasi dengan korban kedua. Gunakan kekerasan. Kurangi, “kata Susatyo.

Selain itu, tidak pasti apakah pelaku yang membenci perempuan selama penangkapan awal itu sudah pasti. Pasalnya, proses pendalaman masih berlangsung dan cocok dengan berbagai alat bukti, keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Baca juga : 6 Hal yang Diungkapkan Peserta KLB Demokrat di Deli Serdang

“Adapun tentang kebencian tersangka terhadap perempuan di awal penangkapan tentunya akan kami perkuat pernyataan ini dengan komentar-komentar kebencian lainnya. Ini ditujukan kepada korban pertama. Korban pertama ada pada Korban pertama mengutarakan penolakannya saat memberikan pidato Mengakhiri tanggal dapat menyebabkan pelecehan oleh tersangka.

Sebelumnya, Rian alias MRI (21) akhirnya ditangkap polisi di Depok atas rangkaian pembunuhan berantai sadis terhadap dua perempuan di kota dan kabupaten Bogor.

Korban pertama adalah Diska Puti (17 tahun) yang mayatnya ditemukan pada 25 Februari 2021 oleh warga Jalan Raya Cilebut, Kecamatan Tanah Salier, Kota Bogor, terbungkus plastik hitam.Korban kedua adalah Elya Lisnawati. (23 tahun) ), jasadnya ditemukan oleh warga di distrik Gries, Megamendon, dan Curie di wilayah Bogor pada 10 Maret 2021.

Perbuatan pelaku mengadopsi klausul hierarkis, yaitu Pasal 76C ayat 80 ayat 1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur tentang peubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 (berisi tentang Perlindungan Anak) dan / atau Pasal 340 KUHP KUHP adalah Pasal 338 KUHP yang merupakan klausul tambahan dari Pasal 365 (3).

Polisi Akan Tes DNA Tersangka

Sumber : megapolitan.okezone.com

Kasus pembunuhan berantai MRI alias Rian (21), warga Bojonggede di Kabupaten Bogor, masih diselidiki Polres Bogor Kota.

Kapolres Bogor Kota Doni Herwanto (Doni Herwanto) mengatakan, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan untuk melengkapi keterangan beberapa saksi.

Duny di Mapolda Bogor, Jumat (12/3/2021), mengatakan, “Kami akan menggunakan saksi dan barang bukti yang ada untuk melengkapi proses penyidikan. Saat ini kami akan melakukan tes DNA terhadap tersangka.”

Dia mengatakan bahwa selain itu, kejadian ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang perilaku korban, dan dia tampaknya tidak menunjukkan penyesalan. Karena itu, pihaknya mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan mental terhadap Ryan.

Duny berkata: “Kami sedang merencanakan tes psikologis kami sendiri karena kami juga harus mengambil tes baru, yang akan berlangsung Minggu depan.”

Ia mengatakan selain itu, pelaku juga mengakui bahwa perilakunya didasari oleh kebencian terhadap korban.

“Sampai saat ini kami masih menyelidiki pernyataan tersangka tentang klaimnya untuk membenci seorang perempuan. Memang, dari cara langsung tersangka yang dikemukakan pada saat kejadian, tersangka merasa terluka karena tersangka menjanjikan uang satu juta. Tapi korbannya adalah korban. minta 2 juta rupiah. “

Kesimpulan interim yang diambil dari hasil pemeriksaan kasus pertama atas nama Cilebut dengan Diska Putri dan korban adalah karena merasa sakit hati kepada korban.

Ia menyimpulkan: “Untuk korban kedua, selain disakiti, ia juga ingin menguasai harta benda korban. Makanya ponsel pelaku hilang dan dijual.”

Baca juga : Fakta-fakta PNS Solo Mesum di Parkiran Mal Paragon

Menyetubuhi Korban Kedua di Gunung Geulis

Sumber : metro.sindonews.com

Korban pertama adalah Diska Putri (17), warga Kabupaten Boda Cibungbulang yang ditemukan dalam keadaan bungkusan plastik hitam di Jalan Raya Cilebut di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor pada tanggal 25 Februari 2021.

Usai mengecek di ponselnya, diambil foto korban kedua (23 tahun) atas nama Elisia Lisnawati (Elisia Lisnawati) yang jenazahnya ambruk di Megamendung, Gunung Geulis Kabupaten Bogor di Pasir Angin, Rabu (10/9). 3/2021).

Kapolres Bogor Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, Kamis: “Akibat interogasi, tersangka tidak tergoyahkan dengan melakukan pembunuhan pertama. Bahkan, tersangka menikmati korban pembunuhan kedua. Hubungan seksual.”

Ia menegaskan, pelaku harus disebut sebagai pembunuh biadab seperti dalam film pembunuh berantai. Dia berkata: “Kami menduga itu berperilaku seperti pembunuh berantai atau pembunuh berantai.”

Dalam kasus pertama dan kedua pembunuhan korban, orang yang sakit jiwa mengambil barang milik korban. Susatyo berkata: “Termotivasi, pelaku ingin mengontrol barang berharga dan janji korban.”

Polisi masih mengembangkan dan melacak jejak digital tersangka. Dia mengatakan: “Kami khawatir akan ada korban lain. Kami masih menjajaki motif lain dengan memeriksa atau melacak jejak digital tersangka.”

6 Hal yang Diungkapkan Peserta KLB Demokrat di Deli Serdang

6 Hal yang Diungkapkan Peserta KLB Demokrat di Deli Serdang – Peserta Konferensi Perwakilan Khusus Demokrat Deli Serdang (KLB) Provinsi Sumatera Utara dibuka. KLB Partai Demokrat akan digelar di Hotel Hill di Sibolangit, Kabupaten Serdang, Delhi pada Jumat, 5 Maret 2021.

6 Hal yang Diungkapkan Peserta KLB Demokrat di Deli Serdang

Sumber : manadopost.jawapos.com

theologywebsite – Salah satu peserta KLB Partai Demokrat, Gerald Piter (Gerald Piter) mengaku jika ingin mengikuti ajang tersebut akan mendapat hadiah sebesar Rp 100 juta.

Dia juga menyatakan bahwa dia telah melaporkan masalah tersebut kepada Ishak Sugeha, ketua Republik Demokratik Republik Demokratik Partai Demokrat Kotamobagu. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Ishak.

Gerald mengatakan dalam video yang disiarkan oleh kantor Partai Progresif Demokratik: “Beri saya Rp 100 juta. Sesampainya di sana, saya dapat Rp25 juta dan sisanya Rp75 juta.” 2021 Pada Senin, 8 Maret, diadakan pertemuan di Jakarta.

Meski ragu, Gerrard mendatangi kediaman KLB Demokrat di Teheran (Del Serang). Tujuannya hanya untuk mendapatkan uang yang dijanjikan. Namun nyatanya Gerald hanya mendapat 5 juta rupiah.

Namun, politikus pro-KLB Deli Serdang Demokrat, Max Sopacua, menolak pernyataan Gerald.

Hencky Luntung, politisi Kamp Partai Wanita Dewasa Partai Demokrat ABN AMRO, juga membantah. Menurutnya, yang dialokasikan dalam KLB hanya biaya akomodasi, namun nilainya tidak melebihi Rp 100 juta.

Berikut sederet Hal yang Diungkapkan Peserta KLB Demokrat di Deli Serdang yang dihimpun oleh Liputan6.com:

1. Mengaku Dijanjikan Rp 100 Juta

Sumber : kompas.tv

Gerald Piter, anggota Dewan Perwakilan Khusus (KLB) Partai Demokrat Luar Biasa Der Serdang, mengaku jika ingin mengikuti acara ini akan mendapat komitmen Rp 100 juta.

Dia mengaku telah melaporkan kejadian tersebut kepada Ishak Sugeha, ketua DPC Partai Demokratik Demokratik Kotamobagu. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Ishak.

Gerald mengatakan dalam video yang disiarkan oleh kantor Partai Progresif Demokratik: “Beri saya 100jt. Sesampainya di sana, saya dapat 25jt dan sisanya 75jt.” Gathering, 2021 Senin, 8 Maret, Jakarta.

Gerald mengungkapkan bahwa orang yang mengundang dan menipunya untuk mendapatkan uang adalah seorang bernama Wakey Gandy. Menurutnya, Wakey merupakan mantan kader Partai Demokrat dan sudah tidak aktif lagi.

Pada tanggal 18 Februari, Pak Vecky mengundang saya untuk bergabung dengan KLB melalui pesan whatsapp untuk mengikuti konferensi tersebut, dan memilih ketua baru yang langsung dipanggil Pak Moeldoko. Katanya kami adalah gerbong dan sekarang menjadi pelatih Pak Moeldoko.

Baca juga : Fakta-fakta Ibu Dipenjara bersama Bayinya

2. Total Hanya Terima Rp 10 Juta

Sumber : liputan6.com

Meski tak yakin, Gerald akhirnya meninggalkan Deli Serdang untuk bergabung dengan KLB Demokrat. Tujuannya hanya untuk mendapatkan uang yang dijanjikan. Padahal, Gerald hanya mendapat ongkos Rp 5 juta.

Dia berkata: “Ternyata saya hanya dapat 5 juta rupiah yang membuat saya bingung. Kali ini saya menyadari bahwa dari awal proses dan semuanya, KLB ini memang salah.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Kota Kotamobagu itu mengaku marah dan memprotes karena tidak mendapatkan uang sesuai yang dijanjikan.

Gerald berkata: “Awalnya berjanji kepada panitia 100 juta rupee, tapi hanya 5 juta rupee. Kami protes dan kami sangat marah.”

Menurut dia, saat terjadi kerusuhan, Nazaruddin menambah lagi Rp 5 juta untuk kader Demokrat yang menghadiri KLB.

Gerald berkata: “Sambil membuat keributan tentang ini, Parker Nazaruddin menambahkan lagi 5 juta rupiah.”

Menurut Gerald, total uang yang dibawa pulang oleh total peserta KLB Partai Demokrat Sumut adalah 10 juta rupiah.

3. Diberi Uang Ketulusan, Hanya Uang Jalan dari Hasil Patungan Panitia KLB

Sumber : id.berita.yahoo.com

Konon peserta dari Deli Serdang, seorang KLB Demokrat, tak pernah menjanjikan Rp 100 juta. Awalnya mereka hanya mendapat 5 juta, dan Nazaruddin, seorang kader Demokrat yang pro-KLB, mendapat 5 juta lagi.

Kubu Demokrat KLB Hencky L Fortune mempertanyakan kesalahan Nazaruddin dalam memberikan uang. Ia mengatakan, Nazaruddin dengan ikhlas memberikan donasi kepada peserta KLB agar tidak terjadi keributan.

“Nah kalau ada yang ikhlas dan kaya, apa masalahnya? Tanyaku saja. Apa salah? Dia memberikan uang dengan ikhlas sehingga tidak perlu diributkan. Itu salah, itu dosa,” Hanji kata. , 9 Maret 2021.

Dia melanjutkan: “Nazaruddin dan bahkan Djoko Tjandra, jika dia keluar untuk membantu orang, tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Ayo, dan orang-orang perlu makan juga.” Lanjutnya.

Menurutnya, tidak ada salahnya peserta KLB menerima uang dari Nazaruddin. Dia marah karena menyeret sesuatu ke arah yang negatif.

“Kalaupun Nazaruddin memberi dengan ikhlas, kenapa tidak diterima? Apa salahnya pemberian orang. Hanya itu yang disangkal.

Kemudian, menurut Hencky, yang dibagikan di KLB Partai Demokrat hanya berupa biaya akomodasi yang nilainya tidak sampai 100 juta rupiah.

Hanji berkata: “Ini adalah cerita yang digunakan sebagai sudut pandang. Ini sebenarnya membuktikan bahwa kami tidak memberikan Rs 100 juta, tetapi mengembalikan biaya perjalanan dan akomodasi.”

Sebaliknya, dia meminta kepada kader Demokrat yang hadir di KLB tuduhan sekitar 100 juta.

“Tanpa satu miliar rupee, dari mana? Dari mana uangnya? Saya katakan dari awal tidak ada uang kecuali transportasi, akomodasi, dan konsumsi,” kata Hanji.

Hencky bahkan mengklaim, Panitia KLB Demokrat juga merupakan perusahaan patungan untuk biaya akomodasi.

Dia bercanda: “Komite kami sebagian besar adalah pengusaha. Harap diperhatikan bahwa Hencky Luntung memiliki tiga perusahaan.” Namun, dia belum mau membeberkan besaran dana yang dihabiskan di KLB Demokrat.

Hanji menjelaskan: “Skalanya hanya normatif. Sejak saya mendirikan pertemuan ini, saya selalu menghidupi diri sendiri dan teman-teman saya.

4. Bantah Janjikan Uang Rp 100 Juta

Sumber : redaksi.waspada.co.id

Demokrat Pro-KLB Max Sopacua membantah pihaknya telah berjanji memberikan uang 100 juta rupiah kepada kader-kader yang ingin berpartisipasi di Deli Serdang.

Max berkata, “Saya kira tidak. Ini pendapat sebagian orang.” Namun, Max tak menjelaskan lebih jauh soal tudingan Partai Demokratik Pembebasan (KLB) digoda uang.

5. Sebut Keterlibatan Pemerintah dalam Kudeta Parpol Tercatat di Pemerintahan SBY

Sumber : nasional.kompas.com

Juru bicara Partai Demokrat mengatakan, menurut Partai Pembebasan, M Rahmad menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah era pemerintahan sebagai kali pertama pemerintah melancarkan kudeta di sebuah partai politik.

Rahmad mengatakan dalam webinar: “Jadi, catatan partisipasi pemerintah dalam kudeta partai adalah pada masa rezim SBY di Afrika Utara, bukan sekarang.”

Rahmad menuding kudeta SBY yang saat itu menjabat ketua dan ketua Dewan Pengawas Demokrat untuk menggulingkan kepemimpinan Anas Urbaningrum di partai.

Saat itu, menurut dia, sulit membedakan posisi presiden SBY dengan ketua pengurus partai yang “berbintang belas kasih”.

Pada saat yang sama, ini juga membantah tuduhan Partai Demokrat di kubu Chekas bahwa istana ikut campur dalam kekacauan, yang disebutnya sebagai konflik internal Partai Demokrat.

Dia berkata: “Oleh karena itu, tuduhan yang direncanakan oleh Pak Moeldoko lagi-lagi adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar.”

Rahmed menjelaskan, pengambilalihan Partai Demokrat tidak didorong oleh Moeldoko. Menurut dia, Moeldoko hanya disarankan memimpin partainya menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui KLB.

Rahmed mengatakan, pemilihan Moldco juga lolos evaluasi para pendahulu partai. Rahmad mengatakan: “Moldko diundang, tapi sejak awal tidak ikut campur. Tuduhan ini direncanakan oleh Park Moldko.”

Baca juga : Rencana Kementerian PUPR Pasca Intergrasi FLPP ke BP Tapera

6. Klaim Sudah Serahkan Hasil Kongres ke Kemenkumham

Kubu KLB Partai Demokrat Deli Sedan Sumatera Utara mengaku telah menyerahkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM. Kubu KLB menyatakan telah mendaftarkan pengelolaan hasil KLB secara demokratis ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa mengatakan: “Kami memang memiliki tim kami sendiri. Informasi sebelumnya terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.” 9 Maret 2021.

Razman mengatakan, hasil Kongres KLB telah diteruskan secara diam-diam ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pihaknya menilai, pihaknya tidak ingin mengganggu konsentrasi Kemenkumham.

“Oleh karena itu, kami memang memiliki sikap tidak mencampuri fokus Kementerian Hukum dan HAM. Kami tidak sibuk datang. Kami tidak ingin ada informasi yang disebarluaskan ke media dan tidak mengganggu mereka, jadi mereka akan melakukannya. bukan “jangan berkonsentrasi.” Biarkan mereka belajar. “Kata Razman.

Sementara itu, Ilal Ferhard, anggota tim hukum Partai Demokrat KLB, mengungkapkan pihaknya melaporkan dokumen KLB ke Kementerian Hukum dan HAM pada pukul 14.00 WIB. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut.

Fakta-fakta Ibu Dipenjara bersama Bayinya

Fakta-fakta Ibu Dipenjara bersama Bayinya – Dalam beberapa hari, Isma (33) tampaknya sudah bisa bernapas lega. Pada 15 Maret 2021, ia dan anak-anaknya dipastikan akan dibebaskan dari Rumah Tahanan Nasional (Rutan) Lhoksukon di Aceh Utara.

Fakta-fakta Ibu Dipenjara bersama Bayinya

Sumber : banjarmasin.tribunnews.com

theologywebsite – Jaminan itu dikomunikasikan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh (Kimenkom). Dulu, Isma harus bersusah payah di Hotel Prodeo karena diganggu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berikut Fakta-fakta Ibu Dipenjara bersama Bayinya yang kami rangkum dari kompas.com:

1. Berawal dari unggahan video di Facebook

Sumber : nesabamedia.com

Insiden itu berawal dari unggahan videonya ke Facebook pada 1 Maret 2020. Dalam video tersebut, Isma merekam perselisihan antara ibunya dan kepala Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Provinsi Aceh Utara.

Videonya viral. Kepala desa tidak menerimanya. Ia yakin bahwa reputasinya telah difitnah. Kemudian dia melaporkan Isma ke polisi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di Aceh Utara memutuskan Isma melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut putusan hakim, Isma divonis tiga bulan penjara.

2. Dipenjara bersama bayinya

Sumber : aceh.tribunnews.com

Saat ditahan, Isma membawa bayinya yang berusia enam bulan. “Bayinya yang berusia enam bulan juga ditahan karena masih menyusui dan sesuai aturan, diperbolehkan ditahan bersama ibunya,” kata Yusnadi, Kepala Rutan Luksuken.

Heni Yuwono, Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, menjelaskan Isma ditempatkan di ruangan besar bersama tahanan lain agar anak-anaknya bisa diurus selama ditahan.

Baca juga : Bunuh Pria yang Akan Memperkosanya, Remaja NTT Jadi Tersangka

3. Dijamin 3 Anggota Dewan

Sumber : nasional.kompas.com

Heni Yuwono, Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, menyatakan semua narapidana harus ditahan di Rutan atau Lapas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ini termasuk kasus di mana seorang ibu dan anak didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ditahan di Rutan Nasional Lhoksukon di Aceh Utara. Ibu dan anak itu hanya bisa dibebaskan dengan naik banding ke Pengadilan Tinggi.

Upaya ini merupakan satu-satunya celah hukum dalam pembebasan ibu dan anak. Sebelumnya, Isma (33) divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di Aceh Utara karena melanggar “UU ITE” dan ditahan bersama putranya yang berusia enam bulan.

SMA divonis tiga bulan penjara. Dia sudah menjalani 7 hari dalam tahanan rumah. Padahal, sisa masa jabatannya hanya lebih dari dua bulan. “Kedudukannya tentang manusia.

Saya mengerti. Namun, jika hukuman dijatuhkan dan Anda sudah menjadi terpidana, Anda tetap akan ditahan di Rutan, bukan di kediaman pribadi.” Kami sudah siapkan satu untuk ibu dan bayi. Kamar nyaman, “kata Hayney saat dihubungi melalui telepon, Senin (1/3/2021).

Ia mengatakan, tidak ada celah dalam peraturan perundang-undangan yang memungkinkan narapidana ditahan di rumah karena alasan kemanusiaan. Ia mengatakan:” Misalnya, misalnya. Jika blok sudah penuh, kami akan menyiapkan ruangan khusus untuk ibu dan bayi agar mereka bisa menjaga bayi sekaligus menjaga penghuni. ”

Sebelumnya, tiga politisi, antara lain Ketua DPRD Aceh Utara Arafat, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara Hendra Yuliansyah, dan anggota DPD RI Haji Uma, menuntut tahanan ditahan di luar Rutan. Mereka siap menjamin para narapidana.

Kasus tersebut terjadi pada 1 Maret 2021. Isma mengunggah video tentang pertempuran antara kepala desa Lhok Puuk di Kecamatan Seunuddon Aceh Utara di Bahtiar dengan ibunya. Dalam video tersebut, Bahtiar ditembak di bagian kepala. Video tersebut kemudian menjadi viral, dan Bahtiar melaporkan pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang ITE.

4. Dipastikan bebas

Sumber : fimela.com

Heni Yuwono menyatakan kepastiannya bahwa Isma akan dibebaskan. Saat dihubungi Sabtu (6/3/2021), Hayney mengatakan pembebasan dilakukan sesuai dengan aturan asimilasi, di mana Isma menjalani dua pertiga dari hukumannya. Dia berkata: “Dokumen asimilasi sudah selesai, Insya Allah, dan akan gratis minggu depan.”

Baca juga : Petani 75 tahun Divonis Bersalah Usai Tebang Pohon Jatinya Sendiri

5. Bayinya Berusia Enam Bulan

Sumber : acehsatu.com

Isma adalah seorang ibu muda yang berada di penjara bersama bayinya yang berusia enam bulan. Keduanya ditahan di Pusat Penahanan (Rutan) Lhoksukon di Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ia dicurigai memfitnah kepala desanya.

Perempuan berusia 33 tahun itu ditemukan melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Lhoksukon Provinsi Aceh Utara.

Kasus tersebut bermula dari kasus pencemaran nama baik terhadap warga Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Provinsi Aceh Utara, menurut laporan.

Pasalnya, Isma mengunggah video berdurasi 35 detik ke Facebook tentang situasi kisruh kepala desa dan ibunya. Video tersebut kemudian viral di media sosial pada 6 April 2020. Kepala desa yakin reputasi baiknya telah rusak dan melaporkan Isma kepada aparat penegak hukum.

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Provinsi Aceh Utara, Isma dinyatakan bersalah melanggar UU ITE. Berdasarkan putusan hakim, Isma divonis tiga bulan penjara. Saat ini, Isma telah ditahan selama 21 hari.

“Kami hanya bertanggung jawab menerima dan memelihara narapidana. Persyaratan dan hal lain harus dibicarakan dengan instansi lain seperti kejaksaan dan kepolisian,” kata Kepala Rutan Lhoksukon.

Yusnadi mengatakan, Isma ditahan bersama bayinya yang berusia enam bulan karena tidak bisa ditelantarkan karena masih menyusui.

Yusnadi mengatakan kepada wartawan: “Bayinya yang berusia enam bulan juga ditahan karena masih menyusui. Menurut peraturan, dia diperbolehkan ditahan bersama ibunya.”

Sementara itu, Anggota DPD RI H. Sudirman (biasa disapa Haji Uma) mendengar kabar tersebut dan langsung meninjau kondisi bayi tersebut bersama ibu dari Penjara IIB Lapas Lhoksukon Provinsi Aceh Utara.

Haji Uma datang untuk memastikan Isma bisa menjalani hukuman di luar tahanan dengan pertimbangan memiliki anak.

“Ada bayi di penjara bersama ibunya. Saya bersedia memberikan jaminan bagaimana cara memulangkan warga binaan (Isma Hella), dan saya siap menjadi jaminan,” katanya kepada wartawan.

Petani 75 tahun Divonis Bersalah Usai Tebang Pohon Jatinya Sendiri

Petani 75 tahun Divonis Bersalah Usai Tebang Pohon Jatinya Sendiri – Di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tindak pidana berulang terhadap petani yang sudah turun-temurun tinggal di kawasan hutan. Sejak 2016, setidaknya 57 petani dan masyarakat adat telah didakwa dengan ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Petani 75 tahun Divonis Bersalah Usai Tebang Pohon Jatinya Sendiri

Sumber : regional.kompas.com

theologywebsite – Akhir Januari lalu, tiga petani di Desa Ale Sewo, Soppeng, divonis melakukan penebangan pohon jati yang ditanam keluarganya, salah satunya berusia 75 tahun. Sejak 2016, badan hukum telah mengklaim bahwa pohon-pohon ini telah menjadi bagian dari kawasan hutan lindung dan oleh karena itu dilarang untuk ditebang.

Padahal, menurut keterangan petani, orang tua mereka menanam anakan jati sebelum negara mengubah tanah leluhurnya menjadi hutan lindung.

Pada awal 2020, petani berusia 32 tahun Ario Permadi berencana membangun rumah di desa Ale Sewo di Soppeng untuk tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Sejak menikah, Ario masih tinggal di rumah ayahnya yang juga seorang petani, Natu bin Takka (75 tahun).

Seperti saudara-saudaranya, orang tua dan leluhurnya, Ario berharap bisa menggunakan kayu jati yang ditanam keluarganya sebagai bahan pembuatan rumahnya yang sederhana.

Belakangan, Ario bersama ayah dan pamannya Sabang bin Beddu (45 tahun) menebang 55 pohon jati di kebun milik keluarga.

Pada Februari 2020, mereka mengolah kayu jati menjadi ratusan balok yang menjadi pilar dan penyangga atap. Namun, Ario, Natu dan Sabang ditangkap polisi sebelum kayu-kayu itu berdiri tegak sebagai rumah.

Menurut laporan Departemen Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, departemen teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, polisi menuduh satu keluarga menebang pohon di Hutan Konservasi Lapo Niniconang tanpa izin.

Ario mengatakan kepada bbc pada Selasa (23/02): “Kenapa sampai saat itu taman tersebut tidak terdaftar sebagai hutan lindung. Kalau dulu belum menjadi hutan lindung.”

“Saya akan bangun rumah. Setelah tiang telepon dibentur, polisi kehutanan baru bilang begitu. Seperti apa ya?

Ario berkata: “Mereka hanya menggunakan GPS berdasarkan angka. Ke mana pun mereka pergi, jika tanah yang mereka tembus termasuk dalam GPS, itu adalah kawasan lindung.”

Proses hukum terhadap ketiga petani tersebut berlangsung selama hampir setahun. Pada 19 Januari, majelis hakim dari Pengadilan Negeri Watan Sopeng menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara kepada mereka.

Meski mengaku melanggar Pasal 82 ayat (2) UU P3H, Ario, Natu, dan Sabang tidak diwajibkan melanjutkan hukuman penjara. Namun balok kayu di taman nenek moyang mereka disita.

Baca juga : Membandingkan Taktik Pembangkangan Sipil Myanmar dengan Demo 1998 di Indonesia

‘Tiba-tiba dijadikan hutan lindung’

Sumber : voi.id

Ario baru mengenyam pendidikan dasar, dan tak henti-hentinya berpikir ketika taman leluhurnya disebut hutan cagar. Saat adiknya Arida membangun rumah tersebut pada tahun 2002, keluarganya juga menebang pohon jati di kebun yang sama.

Dia berkata: “Dulu kami menebang di sana tanpa masalah. Sekarang kami menyisakan beberapa pohon karena kemarin kami selektif sebelum menebang.”

Kini, kasus hukum ini membuat resah warga Desa Ale Sewo. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah menyebarkan batas hutan lindung.

Misalnya, Arida khawatir tidak hanya adik dan ayahnya yang akan digugat, tapi di kemudian hari suami dan anak-anaknya akan digugat.

“Masih bisakah kita mengambil pohon dan tanaman yang kita tanam sendiri?” Kata Alida. Hal ini juga diungkapkan Sidu, warga Ale Sewo lainnya.

Sidul berkata: “Saya tidak pernah melihat seorang pun di departemen kehutanan di kawasan itu, tetapi sekarang mereka mengklaim bahwa semuanya dilindungi sebagai hutan. Saya tidak tahu karena pemerintah tidak pernah memberi tahu saya apa-apa. Tidak pernah. Tiba-tiba muncul sekarang. Masalah . ”

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menetapkan luas hutan Sulawesi Selatan 2,7 juta hektar. Usai penunjukan, ada surat keputusan yang ditandatangani Siti pada 2019.

Berdasarkan SK tersebut, kawasan hutan lindung di kawasan Soppeng seluas 45.900 hektare. Hutan lindung di Kabupaten Soppeng dan Wajo dikelola oleh KPH Walanae.

Ronnie Sepstien Maulana, Ketua Departemen Propaganda Federasi Pembaruan Agraria, mengatakan ada desa dan tanah masyarakat di kawasan hutan tanpa proses negosiasi atau sosialisasi.

“Proses penunjukan dan penetapan kawasan hutan tidak dilakukan sebagai partisipatif. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam batas hutan yang sebenarnya.

Ronnie berkata: “Oleh karena itu, proses ini dapat mengarah pada deportasi, perampasan tanah, dan hukuman.”

Bantahan Pemerintah

Sumber : aksi.id

Namun, Muhammad Junan, orang pertama di departemen pengelolaan hutan kawasan Soppong dan Wajo, membantah semua klaim tersebut. “Kita sudah sosialisasi dari awal. Jadi, di TKP, sebenarnya masyarakat tahu batas-batasnya.

Zhu Nan berkata: “Taman itu terletak di hutan lindung, jadi tidak bisa ditebang. Bahkan jika digunakan sendiri, harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.”

Junan mengatakan, pemerintah juga telah memberikan berbagai rencana yang tetap memungkinkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan.

“Ada sistem perhutanan sosial, sehingga mereka bisa mengelola kebun di kawasan hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan perkebunan rakyat.

“Kalau mau melakukan kegiatan di kawasan itu silahkan mendaftar dulu programnya. Apalagi kalau mau menebang,” kata Junan. Selain tiga program yang disebut “Junan”, perhutanan sosial juga mencakup kemitraan hutan adat dan kehutanan.

Pemerintah Chokovi mengklaim bahwa sistem perhutanan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan  di masyarakat adat dan juga petani lokal. Tujuan Jokowi adalah menyerahkan 12,7 hektar lahan perhutanan sosial kepada masyarakat hingga tahun 2024.

Namun, sejak diluncurkan pada 2015, hingga September 2020 pencapaian proyek tersebut baru mencapai 4,2 juta hektare.

Patutkah para petani ini divonis bersalah?

Sumber : bbc.com

Sebelum kasus Ario, Natu dan Sabang terjadi, tiga petani di Soppeng ditangkap dalam kasus yang sama pada 2017. Mereka adalah Sahidin, Jamadi dan Sukardi.

Ketiganya ditahan selama 150 hari dan tidak dibebaskan hingga 2018. Tim hakim Pengadilan Negeri Watan Sopeng menilai ketiga petani itu tidak bersalah saat itu, meski telah menebang pohon di kawasan hutan lindung.

Majelis hakim saat itu dalam putusannya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut tidak perlu mengadili UU P3H terhadap petani. Pasalnya, undang-undang tersebut dirancang untuk menghancurkan hutan secara terorganisir.

KPA bersama tiga guru besar hukum yakni Profesor Maria Sumardjono, Profesor Achmad Sodiki, dan Profesor Hariadi Kartodihardjo memberi tahu hakim untuk merujuk pada putusan tidak bersalah saat mengadili Ario, Natu, dan Sabang.

Mereka mengutarakan pendapat hukum sebagai pihak ketiga yang sah melalui prosedur amicus curiae.

“Faktanya, Pasal 1 dan 11 UU P3H mengecualikan hukuman dan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau petani yang tinggal di kawasan hutan dan tidak menebang kayu untuk perusahaan seperti perusahaan yang menebang ribuan hektar lahan,” Roni dari KPA.

Dia berkata: “Jika hakim berhati-hati, hakim pasti akan membebaskan mereka.”

Sementara itu, menurut pengacara publik Edy Wahid dari LBH Makassar, polisi dan jaksa “salah”.

Ia mengatakan, “UU P3H” harusnya ditindak oleh orang-orang dari luar desa yang dengan sengaja mereklamasi lahan atau menebang pohon di kawasan hutan untuk keuntungan pribadi.

Eddie mengatakan: “Kami akui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kawasan hutan telah membuka banyak lahan baru. Tujuannya untuk tujuan komersial. Mereka masuk dari luar kawasan hutan.”

“Mereka yang melanggar perilaku ini harus dihukum berat, bukan petani kecil seperti Parker Natu, yang mengandalkan hasil hutan dari generasi ke generasi. Jika orang seperti Natu dilarang menggunakan produk ini, mereka akan kehilangan hak untuk hidup layak, mereka juga akan menghilang, masa depan mereka, “kata Edie.

Namun, Aidier, juru bicara Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan hukuman terhadap Ario, Natu, dan Sabang penting untuk memicu jera perusak hutan.

Aidir mengatakan selama ini penebangan di hutan lindung menjadi penyebab bencana berskala besar seperti banjir dan tanah longsor.

Idil mengaku selama ini tidak pernah ada upaya kriminalisasi terhadap petani di Soppeng.

Ia mengatakan, jaksa pun telah melaksanakan rekomendasi Jaksa Agung ST Burhanudin untuk “menegakkan hukum dengan hati nurani”.

Aideer mengatakan: “Pendaftaran hutan lindung akan berdampak pada lingkungan. Hutan lindung yang ditunjuk adalah untuk menjaga lingkungan, agar tidak terjadi banjir yang mempengaruhi masyarakat.”

Baca juga : Fakta Kembali Ditangkapnya Millen Cyrus Terkait Kasus Dugaan Narkoba

Bagaimana supaya tidak terjadi lagi pemidanaan seperti ini?

Sumber : pedomanbengkulu.com

Federasi Reformasi Pertanian mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan 502 desa dari kawasan hutan milik negara dan hutan yang dikuasai oleh perusahaan melalui berbagai izin.

Ronnie Maulana mengatakan: “Tapi sejak dokumen diserahkan, tidak ada desa yang mendeklarasikan kawasan hutan.”

Tidak hanya di Soppeng, banyak masyarakat adat dan petani di daerah lain juga telah divonis melakukan penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Misalnya, pada Mei 2020, Bongku, warga adat Sakai di Bengkalis Riau, divonis satu tahun penjara.

Bongku dinyatakan bersalah ketika dia berencana menanam ubi jalar di tanah biasanya. Lahan tersebut merupakan bagian dari perkebunan industri yang kini dikelola oleh PT Arara Abadi, anak perusahaan Sinar Mas.

Namun, petani di Soppeng masih memperjuangkan apa yang mereka anggap benar. Ario, Natu dan Sabang mengajukan banding atas hukuman yang mereka terima.

Kalaupun tidak diperintahkan masuk penjara, mereka tetap percaya bahwa vonis bersalah merupakan pintu gerbang untuk menghukum para petani di Sopong.

Eddie dari LBH Makassar mengatakan: “Kami masih berjuang agar dia tidak bersalah. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial, ekonomi dan budaya.”

Pada saat yang sama, tiga petani Soppeng lainnya yang dibebaskan pada tahun 2018 kini menggugat prosedur penangkapan dan penahanan mereka.

Mereka mengatakan bahwa proses hukum yang mereka jalani telah menghancurkan kondisi psikologis dan ekonomi keluarga.