Fakta-fakta Kasus Polisi Tembak Teman Kencan di Pekanbaru

Fakta-fakta Kasus Polisi Tembak Teman Kencan di Pekanbaru – Bripda AP berusia 24 merupakan anggota dari Bareskrim Polsek Padang Panjang, Sumatera Barat. Tim The Associated Press melakukan perjalanan ke Pekanbaru, Provinsi Riau, bersama dengan tiga rekannya, dan menangkap tersangka yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan (curas).

Fakta-fakta Kasus Polisi Tembak Teman Kencan di Pekanbaru

Sumber : palu.tribunnews.com

theologywebsite – Namun, pada Sabtu (13/3/2021), sekitar pukul 03.21 Bank Dunia (WIB), Associated Press malah menemukan kasus secara tidak sengaja.

Dia mengambil gambar kencan. Kombes Pol Sunarto, Kepala Bidang Humas Polda Riau, menjelaskan kejadian itu bermula saat Bripda AP meloloskan permohonan untuk menerbitkan tanggal. Saat itulah AP bertemu RO dan DO, di sebuah klub malam yang terletak di Jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru.

1. Kronologi

Sumber : nkriku.com

Petugas polisi Bripda AP (24 tahun) menembak mati seorang perempuan di Pekanbaru, Rio, Rabu (21/3). Peristiwa tersebut terjadi di depan sebuah kelab malam beralamatkan di Jalan Kuantan Raya, Desa Sekip, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru.

Bripda AP adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto menjelaskan, awalnya pelaku memerintahkan seorang perempuan untuk berpacaran melalui aplikasi MiChat.

Kemudian, dua wanita datang ke Associated Press, RO dan DO. Mereka bertemu di tempat hiburan malam itu. Kemudian RO dan DO pergi untuk membeli alat kontrasepsi.

Sunarto dalam keterangan tertulisnya kepada kompas.com, Sabtu mengatakan: “Tapi Bripda AP merasa ingin ditipu dan mengejarnya.” Pada pukul 03.15 WIB, Bripa AP melihat DO di pintu keluar basement. Associated Press kemudian meminta DO untuk membeli alat kontrasepsi bersama.

Sunarto dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Sabtu mengatakan: “Tapi Bripda AP merasa ingin ditipu dan mengejarnya.” Pada pukul 03.15 WIB, Bripa AP melihat DO di pintu keluar basement. Associated Press kemudian meminta DO untuk membeli alat kontrasepsi bersama.

Baca juga : Polisi Kembali Periksa Pembunuh 2 Wanita di Bogor

2. Lepaskan tiga tembakan

Sumber : law-justice.co

Namun, DO menabrak mobil. Associated Press sangat emosional dan mengeluarkan pistol untuk mengejar DO. Sunato mengatakan: “Pelaku mengeluarkan senjatanya dan melepaskan tembakan pertama ke atasnya.

Setelah itu, Bripda AP mengejar mobil yang dibawa RO dan menembak ban tersebut. Dia melepaskan tembakan ketiga ke kaca belakang mobil, mengenai RO di kuil. Mobil berhenti.

Atas kejadian tersebut, polisi dari Limapuluh Polsek mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melindungi Bripda AP. “Korban yang tertembak awalnya dibawa ke RS Petala Bumi kemudian dipindahkan ke RS Santa Maria. Saat itu kondisi korban masih terlihat jelas. Pada saat yang sama, Bripda AP sudah diinspeksi untuk pengamanan,” kata Sunarto.

3. Oknum polisi Polres Padang Panjang

Sumber : khazminang.id

Sunarto menambahkan, polisi adalah anggota Polsek Padang Panjang di Sumatera Barat. Saat ini pelaku telah ditahan di Polres Riau. Pelaku juga mendapat pemeriksaan mendalam. Sunarto juga berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah Sumatera Barat untuk menangani penembakan yang dilakukan oleh Bripda AP.

“Saat ini, oknum terkait sedang melakukan penyidikan dan prosedur hukum. Polda Riau berharap ke depan jaksa dan hakim bisa menghukum para pelaku dengan hukuman yang setimpal,” jelas Sunarto. Di saat yang sama, ia menambahkan, korban saat ini dalam keadaan sadar dan sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Pekanbaru.

4. Diduga tinggalkan tugas tanpa izin

Associated Press ditahan di Pordaglione untuk pemeriksaan mendalam. Dilihat dari hasil pemeriksaan sementara, terdapat informasi publik.

Ia mengatakan: “Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Associated Press Brippuda keluar dari misi tanpa izin pejabatnya.” Ia mengatakan: “Saat ini, personel terkait sedang melakukan penyelidikan dan proses hukum. Polda Riau berharap untuk melakukan inspeksi di masa depan. Pejabat dan hakim dapat menghukum pelaku dengan hukuman yang paling adil. ”

5. Kapolres Padang Panjang mengonfirmasi

Sumber : regional.kompas.com

Kapolsek Padang Panjang AKBP Apri Wibowo membenarkan bahwa polisi yang diduga menembak dan berkencan di Pekanbaru itu adalah orangnya. Tim Profesi dan Keamanan (Propam) Polres Padang Panjang saat ini tengah mengusut isu yang menyangkut AP.

Apri mengatakan di Kompas.com, Sabtu (13/3/2021), “Dia memang sedang bertugas di Polres Padang Panjang. Dia ke Pekanbaru dalam lingkup tugasnya. Saat ini Propam sudah pergi ke sana.”. Ia menjelaskan bahwa AP adalah seorang bujangan. Dia berkata: “Memang dia masih bujangan. Dia panglima perang yang ditugaskan di Riau untuk menangkap tersangka kasus Kuras.”

6. Hasil tes narkoba negatif

Selama pemeriksaan, Associated Press juga melakukan tes narkoba. Hasilnya negatif. Apri menjelaskan: “Tes narkoba negatif. Oleh karena itu dipastikan tidak terkena obat.” Apri juga membenarkan bahwa keempat personel yang ditugaskan di Pekanbaru sudah menerima surat penugasan.

Keempat anggota tinggal di hotel yang sama. Namun, hanya mereka yang terkena dampak yang diduga melanggar etika dan disiplin kepolisian.

Dia berkata: “Informasi bahwa dia tidak mentransfer izin tidak benar. Namun, jika dia bertanggung jawab untuk melakukan tindakan ilegal seperti itu, kami sedang menyelidiki. Jika dikonfirmasi, kami akan menghukumnya.”

Selain prosedur hukum pidana , Bripda AP juga terancam hukuman moral. Jika ternyata AP telah melanggar aturan, Apri akan memastikan akan mengambil tindakan tegas dan menunggu.

Baca juga : Kabar Terbaru Mengemuka soal Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita

7. Hanya AP Bermasalah Tembak Teman Kencan

Sumber : topsumbar.co.id

Kapolres Padang Panjang AKBP Sumbar Apri Wibowo dari AKBP mengatakan, hanya empat Bripda AP yang ditugaskan ke Pekanbaru di Riau yang bermasalah. Pada saat yang sama, tiga orang lainnya tinggal di hotel yang sama dan tidak melakukan aktivitas lain yang diduga melanggar moral dan disiplin.

Apri mengatakan: “Empat personel dikirim ke Riau untuk menangkap tersangka Kuras. Saya pastikan mereka punya mandat.”

Apri mengatakan, saat kejadian, empat orang dari tim Opsnal tinggal di hotel yang sama. Menurut Apri, dari keempat personel tersebut, hanya Bripda AP yang kemudian melakukan pelanggaran etika dan menembaknya saat berkencan.

Informasi bahwa dia tidak memiliki izin untuk mentransfer itu tidak benar. Namun, jika dia bertanggung jawab atas perbuatan ilegal tersebut, kami sedang menyelidiki. Jika dikonfirmasi, kami akan menghukumnya,” kata Apuri. Apri mengatakan, selain proses pidana, Associated Press juga menghadapi hukuman moral. Apury berkata: “Kedua belah pihak sedang dalam proses. Jelas, sanksi itu jelas.”

Apri juga memastikan AP tidak terkena obat karena saat dites ternyata hasilnya negatif. Apri menjelaskan: “Tes narkoba negatif. Jadi dipastikan tidak terkena narkoba.” melalui aplikasi MiChat. Seorang wanita sedang berkencan.

Kemudian, dua wanita datang ke Associated Press, RO dan DO. Mereka bertemu di tempat hiburan malam itu. Kemudian RO dan DO pergi untuk membeli alat kontrasepsi. Sunarto mengatakan dalam pernyataannya: “Namun, Bripda AP merasa ingin dibohongi dan mengejarnya.”

Pukul 03.15 WIB, Bripa AP melihat DO di exit basement. Associated Press kemudian meminta DO untuk membeli alat kontrasepsi bersama. Namun, DO menabrak mobil.

Ia sangat emosional dan mengeluarkan pistol untuk mengejar DO. Sunato mengatakan: “Pelaku mengeluarkan senjatanya dan melepaskan tembakan pertama ke atasnya.” Setelah itu, Bripda AP mengejar mobil yang dibawa RO dan menembak ban tersebut. Dia melepaskan tembakan ketiga ke kaca belakang mobil, mengenai RO di kuil mobil berhenti.

Polisi Kembali Periksa Pembunuh 2 Wanita di Bogor

Polisi Kembali Periksa Pembunuh 2 Wanita di Bogor – Polisi kembali melakukan penyidikan lanjutan untuk mengusut pembunuhan berantai dua perempuan di Kota dan Kabupaten Bogor oleh pelaku Rian alias MRI (21). Ini untuk mengetahui motif lain pembunuhan itu.

Polisi Kembali Periksa Pembunuh 2 Wanita di Bogor

Sumber : metro.sindonews.com

theologywebsite – Penyidik ​​Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dan Satreskrim Polresta Kota Bogor memeriksa pelaku dari pertemuan dengan kedua korban tersebut. Tak hanya itu, polisi masih punya waktu untuk menanyakan perjalanan masa lalu tersangka bersama wanita tersebut

Susatyo mengatakan kepada sindonews: “Pada hari ketiga, penyelidikan kami terhadap tersangka MRI masih sangat intens. Tidak mungkin menyatukan bukti yang ada, kesaksian saksi, petunjuk, dan semua informasi termasuk bukti CCTV untuk mengumpulkan tersangka. Langkah apa pun.” Kota Bogor, Sabtu (14/3/2021).

Selain itu, pihaknya mengirimkan DNA tersangka ke laboratorium forensik untuk dicocokkan dengan barang bukti yang ada. Termasuk pemeriksaan, karena pelaku merasa dianiaya hingga kedua pembunuhan tersebut.

“Tentu kita masih fokus pada motivasi menerima barang. Tapi tidak menutup kemungkinan apakah akan kita kembangkan untuk motivasi lain. Tentu kita akan kembangkan secara ilmiah.

Untuk memperdalam masa lalu pelaku, polisi ingin mengetahui karakternya, terutama teman-teman perempuan dan keluarganya. Karena mungkin latar belakang pelaku di masa lalu yang mendorongnya untuk melakukan pembunuhan.

“Kami juga berusaha merekonstruksi masa lalu tersangka. Persahabatan, hubungan tersangka dengan teman wanitanya, hubungannya dengan keluarganya. Oleh karena itu, kami bisa menunjukkan citra agresif tersangka pidana terhadap tempat pertama dan kedua Korban melakukan kekerasan,” jelasnya. .

Susatyo menambahkan, tersangka ketakutan setelah mengaku telah melakukan pembunuhan pertama. Seminggu kemudian, keberanian muncul kembali, sampai dia mengambil tindakan kedua.

“Ada beberapa perkataan yang membuat tersangka panik dan takut pada awalnya, tapi seminggu kemudian dia lebih berani dan tidak tahan. Hingga akhirnya dia diangkat kembali bersama korban kedua, lalu dikonfrontasi dengan korban kedua. Gunakan kekerasan. Kurangi, “kata Susatyo.

Selain itu, tidak pasti apakah pelaku yang membenci perempuan selama penangkapan awal itu sudah pasti. Pasalnya, proses pendalaman masih berlangsung dan cocok dengan berbagai alat bukti, keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Baca juga : 6 Hal yang Diungkapkan Peserta KLB Demokrat di Deli Serdang

“Adapun tentang kebencian tersangka terhadap perempuan di awal penangkapan tentunya akan kami perkuat pernyataan ini dengan komentar-komentar kebencian lainnya. Ini ditujukan kepada korban pertama. Korban pertama ada pada Korban pertama mengutarakan penolakannya saat memberikan pidato Mengakhiri tanggal dapat menyebabkan pelecehan oleh tersangka.

Sebelumnya, Rian alias MRI (21) akhirnya ditangkap polisi di Depok atas rangkaian pembunuhan berantai sadis terhadap dua perempuan di kota dan kabupaten Bogor.

Korban pertama adalah Diska Puti (17 tahun) yang mayatnya ditemukan pada 25 Februari 2021 oleh warga Jalan Raya Cilebut, Kecamatan Tanah Salier, Kota Bogor, terbungkus plastik hitam.Korban kedua adalah Elya Lisnawati. (23 tahun) ), jasadnya ditemukan oleh warga di distrik Gries, Megamendon, dan Curie di wilayah Bogor pada 10 Maret 2021.

Perbuatan pelaku mengadopsi klausul hierarkis, yaitu Pasal 76C ayat 80 ayat 1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur tentang peubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 (berisi tentang Perlindungan Anak) dan / atau Pasal 340 KUHP KUHP adalah Pasal 338 KUHP yang merupakan klausul tambahan dari Pasal 365 (3).

Polisi Akan Tes DNA Tersangka

Sumber : megapolitan.okezone.com

Kasus pembunuhan berantai MRI alias Rian (21), warga Bojonggede di Kabupaten Bogor, masih diselidiki Polres Bogor Kota.

Kapolres Bogor Kota Doni Herwanto (Doni Herwanto) mengatakan, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan untuk melengkapi keterangan beberapa saksi.

Duny di Mapolda Bogor, Jumat (12/3/2021), mengatakan, “Kami akan menggunakan saksi dan barang bukti yang ada untuk melengkapi proses penyidikan. Saat ini kami akan melakukan tes DNA terhadap tersangka.”

Dia mengatakan bahwa selain itu, kejadian ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang perilaku korban, dan dia tampaknya tidak menunjukkan penyesalan. Karena itu, pihaknya mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan mental terhadap Ryan.

Duny berkata: “Kami sedang merencanakan tes psikologis kami sendiri karena kami juga harus mengambil tes baru, yang akan berlangsung Minggu depan.”

Ia mengatakan selain itu, pelaku juga mengakui bahwa perilakunya didasari oleh kebencian terhadap korban.

“Sampai saat ini kami masih menyelidiki pernyataan tersangka tentang klaimnya untuk membenci seorang perempuan. Memang, dari cara langsung tersangka yang dikemukakan pada saat kejadian, tersangka merasa terluka karena tersangka menjanjikan uang satu juta. Tapi korbannya adalah korban. minta 2 juta rupiah. “

Kesimpulan interim yang diambil dari hasil pemeriksaan kasus pertama atas nama Cilebut dengan Diska Putri dan korban adalah karena merasa sakit hati kepada korban.

Ia menyimpulkan: “Untuk korban kedua, selain disakiti, ia juga ingin menguasai harta benda korban. Makanya ponsel pelaku hilang dan dijual.”

Baca juga : Fakta-fakta PNS Solo Mesum di Parkiran Mal Paragon

Menyetubuhi Korban Kedua di Gunung Geulis

Sumber : metro.sindonews.com

Korban pertama adalah Diska Putri (17), warga Kabupaten Boda Cibungbulang yang ditemukan dalam keadaan bungkusan plastik hitam di Jalan Raya Cilebut di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor pada tanggal 25 Februari 2021.

Usai mengecek di ponselnya, diambil foto korban kedua (23 tahun) atas nama Elisia Lisnawati (Elisia Lisnawati) yang jenazahnya ambruk di Megamendung, Gunung Geulis Kabupaten Bogor di Pasir Angin, Rabu (10/9). 3/2021).

Kapolres Bogor Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, Kamis: “Akibat interogasi, tersangka tidak tergoyahkan dengan melakukan pembunuhan pertama. Bahkan, tersangka menikmati korban pembunuhan kedua. Hubungan seksual.”

Ia menegaskan, pelaku harus disebut sebagai pembunuh biadab seperti dalam film pembunuh berantai. Dia berkata: “Kami menduga itu berperilaku seperti pembunuh berantai atau pembunuh berantai.”

Dalam kasus pertama dan kedua pembunuhan korban, orang yang sakit jiwa mengambil barang milik korban. Susatyo berkata: “Termotivasi, pelaku ingin mengontrol barang berharga dan janji korban.”

Polisi masih mengembangkan dan melacak jejak digital tersangka. Dia mengatakan: “Kami khawatir akan ada korban lain. Kami masih menjajaki motif lain dengan memeriksa atau melacak jejak digital tersangka.”

Fakta-fakta Ibu Dipenjara bersama Bayinya

Fakta-fakta Ibu Dipenjara bersama Bayinya – Dalam beberapa hari, Isma (33) tampaknya sudah bisa bernapas lega. Pada 15 Maret 2021, ia dan anak-anaknya dipastikan akan dibebaskan dari Rumah Tahanan Nasional (Rutan) Lhoksukon di Aceh Utara.

Fakta-fakta Ibu Dipenjara bersama Bayinya

Sumber : banjarmasin.tribunnews.com

theologywebsite – Jaminan itu dikomunikasikan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh (Kimenkom). Dulu, Isma harus bersusah payah di Hotel Prodeo karena diganggu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berikut Fakta-fakta Ibu Dipenjara bersama Bayinya yang kami rangkum dari kompas.com:

1. Berawal dari unggahan video di Facebook

Sumber : nesabamedia.com

Insiden itu berawal dari unggahan videonya ke Facebook pada 1 Maret 2020. Dalam video tersebut, Isma merekam perselisihan antara ibunya dan kepala Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Provinsi Aceh Utara.

Videonya viral. Kepala desa tidak menerimanya. Ia yakin bahwa reputasinya telah difitnah. Kemudian dia melaporkan Isma ke polisi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di Aceh Utara memutuskan Isma melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut putusan hakim, Isma divonis tiga bulan penjara.

2. Dipenjara bersama bayinya

Sumber : aceh.tribunnews.com

Saat ditahan, Isma membawa bayinya yang berusia enam bulan. “Bayinya yang berusia enam bulan juga ditahan karena masih menyusui dan sesuai aturan, diperbolehkan ditahan bersama ibunya,” kata Yusnadi, Kepala Rutan Luksuken.

Heni Yuwono, Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, menjelaskan Isma ditempatkan di ruangan besar bersama tahanan lain agar anak-anaknya bisa diurus selama ditahan.

Baca juga : Bunuh Pria yang Akan Memperkosanya, Remaja NTT Jadi Tersangka

3. Dijamin 3 Anggota Dewan

Sumber : nasional.kompas.com

Heni Yuwono, Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, menyatakan semua narapidana harus ditahan di Rutan atau Lapas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ini termasuk kasus di mana seorang ibu dan anak didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ditahan di Rutan Nasional Lhoksukon di Aceh Utara. Ibu dan anak itu hanya bisa dibebaskan dengan naik banding ke Pengadilan Tinggi.

Upaya ini merupakan satu-satunya celah hukum dalam pembebasan ibu dan anak. Sebelumnya, Isma (33) divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di Aceh Utara karena melanggar “UU ITE” dan ditahan bersama putranya yang berusia enam bulan.

SMA divonis tiga bulan penjara. Dia sudah menjalani 7 hari dalam tahanan rumah. Padahal, sisa masa jabatannya hanya lebih dari dua bulan. “Kedudukannya tentang manusia.

Saya mengerti. Namun, jika hukuman dijatuhkan dan Anda sudah menjadi terpidana, Anda tetap akan ditahan di Rutan, bukan di kediaman pribadi.” Kami sudah siapkan satu untuk ibu dan bayi. Kamar nyaman, “kata Hayney saat dihubungi melalui telepon, Senin (1/3/2021).

Ia mengatakan, tidak ada celah dalam peraturan perundang-undangan yang memungkinkan narapidana ditahan di rumah karena alasan kemanusiaan. Ia mengatakan:” Misalnya, misalnya. Jika blok sudah penuh, kami akan menyiapkan ruangan khusus untuk ibu dan bayi agar mereka bisa menjaga bayi sekaligus menjaga penghuni. ”

Sebelumnya, tiga politisi, antara lain Ketua DPRD Aceh Utara Arafat, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara Hendra Yuliansyah, dan anggota DPD RI Haji Uma, menuntut tahanan ditahan di luar Rutan. Mereka siap menjamin para narapidana.

Kasus tersebut terjadi pada 1 Maret 2021. Isma mengunggah video tentang pertempuran antara kepala desa Lhok Puuk di Kecamatan Seunuddon Aceh Utara di Bahtiar dengan ibunya. Dalam video tersebut, Bahtiar ditembak di bagian kepala. Video tersebut kemudian menjadi viral, dan Bahtiar melaporkan pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang ITE.

4. Dipastikan bebas

Sumber : fimela.com

Heni Yuwono menyatakan kepastiannya bahwa Isma akan dibebaskan. Saat dihubungi Sabtu (6/3/2021), Hayney mengatakan pembebasan dilakukan sesuai dengan aturan asimilasi, di mana Isma menjalani dua pertiga dari hukumannya. Dia berkata: “Dokumen asimilasi sudah selesai, Insya Allah, dan akan gratis minggu depan.”

Baca juga : Petani 75 tahun Divonis Bersalah Usai Tebang Pohon Jatinya Sendiri

5. Bayinya Berusia Enam Bulan

Sumber : acehsatu.com

Isma adalah seorang ibu muda yang berada di penjara bersama bayinya yang berusia enam bulan. Keduanya ditahan di Pusat Penahanan (Rutan) Lhoksukon di Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ia dicurigai memfitnah kepala desanya.

Perempuan berusia 33 tahun itu ditemukan melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Lhoksukon Provinsi Aceh Utara.

Kasus tersebut bermula dari kasus pencemaran nama baik terhadap warga Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Provinsi Aceh Utara, menurut laporan.

Pasalnya, Isma mengunggah video berdurasi 35 detik ke Facebook tentang situasi kisruh kepala desa dan ibunya. Video tersebut kemudian viral di media sosial pada 6 April 2020. Kepala desa yakin reputasi baiknya telah rusak dan melaporkan Isma kepada aparat penegak hukum.

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Provinsi Aceh Utara, Isma dinyatakan bersalah melanggar UU ITE. Berdasarkan putusan hakim, Isma divonis tiga bulan penjara. Saat ini, Isma telah ditahan selama 21 hari.

“Kami hanya bertanggung jawab menerima dan memelihara narapidana. Persyaratan dan hal lain harus dibicarakan dengan instansi lain seperti kejaksaan dan kepolisian,” kata Kepala Rutan Lhoksukon.

Yusnadi mengatakan, Isma ditahan bersama bayinya yang berusia enam bulan karena tidak bisa ditelantarkan karena masih menyusui.

Yusnadi mengatakan kepada wartawan: “Bayinya yang berusia enam bulan juga ditahan karena masih menyusui. Menurut peraturan, dia diperbolehkan ditahan bersama ibunya.”

Sementara itu, Anggota DPD RI H. Sudirman (biasa disapa Haji Uma) mendengar kabar tersebut dan langsung meninjau kondisi bayi tersebut bersama ibu dari Penjara IIB Lapas Lhoksukon Provinsi Aceh Utara.

Haji Uma datang untuk memastikan Isma bisa menjalani hukuman di luar tahanan dengan pertimbangan memiliki anak.

“Ada bayi di penjara bersama ibunya. Saya bersedia memberikan jaminan bagaimana cara memulangkan warga binaan (Isma Hella), dan saya siap menjadi jaminan,” katanya kepada wartawan.

Petani 75 tahun Divonis Bersalah Usai Tebang Pohon Jatinya Sendiri

Petani 75 tahun Divonis Bersalah Usai Tebang Pohon Jatinya Sendiri – Di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tindak pidana berulang terhadap petani yang sudah turun-temurun tinggal di kawasan hutan. Sejak 2016, setidaknya 57 petani dan masyarakat adat telah didakwa dengan ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Petani 75 tahun Divonis Bersalah Usai Tebang Pohon Jatinya Sendiri

Sumber : regional.kompas.com

theologywebsite – Akhir Januari lalu, tiga petani di Desa Ale Sewo, Soppeng, divonis melakukan penebangan pohon jati yang ditanam keluarganya, salah satunya berusia 75 tahun. Sejak 2016, badan hukum telah mengklaim bahwa pohon-pohon ini telah menjadi bagian dari kawasan hutan lindung dan oleh karena itu dilarang untuk ditebang.

Padahal, menurut keterangan petani, orang tua mereka menanam anakan jati sebelum negara mengubah tanah leluhurnya menjadi hutan lindung.

Pada awal 2020, petani berusia 32 tahun Ario Permadi berencana membangun rumah di desa Ale Sewo di Soppeng untuk tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Sejak menikah, Ario masih tinggal di rumah ayahnya yang juga seorang petani, Natu bin Takka (75 tahun).

Seperti saudara-saudaranya, orang tua dan leluhurnya, Ario berharap bisa menggunakan kayu jati yang ditanam keluarganya sebagai bahan pembuatan rumahnya yang sederhana.

Belakangan, Ario bersama ayah dan pamannya Sabang bin Beddu (45 tahun) menebang 55 pohon jati di kebun milik keluarga.

Pada Februari 2020, mereka mengolah kayu jati menjadi ratusan balok yang menjadi pilar dan penyangga atap. Namun, Ario, Natu dan Sabang ditangkap polisi sebelum kayu-kayu itu berdiri tegak sebagai rumah.

Menurut laporan Departemen Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, departemen teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, polisi menuduh satu keluarga menebang pohon di Hutan Konservasi Lapo Niniconang tanpa izin.

Ario mengatakan kepada bbc pada Selasa (23/02): “Kenapa sampai saat itu taman tersebut tidak terdaftar sebagai hutan lindung. Kalau dulu belum menjadi hutan lindung.”

“Saya akan bangun rumah. Setelah tiang telepon dibentur, polisi kehutanan baru bilang begitu. Seperti apa ya?

Ario berkata: “Mereka hanya menggunakan GPS berdasarkan angka. Ke mana pun mereka pergi, jika tanah yang mereka tembus termasuk dalam GPS, itu adalah kawasan lindung.”

Proses hukum terhadap ketiga petani tersebut berlangsung selama hampir setahun. Pada 19 Januari, majelis hakim dari Pengadilan Negeri Watan Sopeng menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara kepada mereka.

Meski mengaku melanggar Pasal 82 ayat (2) UU P3H, Ario, Natu, dan Sabang tidak diwajibkan melanjutkan hukuman penjara. Namun balok kayu di taman nenek moyang mereka disita.

Baca juga : Membandingkan Taktik Pembangkangan Sipil Myanmar dengan Demo 1998 di Indonesia

‘Tiba-tiba dijadikan hutan lindung’

Sumber : voi.id

Ario baru mengenyam pendidikan dasar, dan tak henti-hentinya berpikir ketika taman leluhurnya disebut hutan cagar. Saat adiknya Arida membangun rumah tersebut pada tahun 2002, keluarganya juga menebang pohon jati di kebun yang sama.

Dia berkata: “Dulu kami menebang di sana tanpa masalah. Sekarang kami menyisakan beberapa pohon karena kemarin kami selektif sebelum menebang.”

Kini, kasus hukum ini membuat resah warga Desa Ale Sewo. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah menyebarkan batas hutan lindung.

Misalnya, Arida khawatir tidak hanya adik dan ayahnya yang akan digugat, tapi di kemudian hari suami dan anak-anaknya akan digugat.

“Masih bisakah kita mengambil pohon dan tanaman yang kita tanam sendiri?” Kata Alida. Hal ini juga diungkapkan Sidu, warga Ale Sewo lainnya.

Sidul berkata: “Saya tidak pernah melihat seorang pun di departemen kehutanan di kawasan itu, tetapi sekarang mereka mengklaim bahwa semuanya dilindungi sebagai hutan. Saya tidak tahu karena pemerintah tidak pernah memberi tahu saya apa-apa. Tidak pernah. Tiba-tiba muncul sekarang. Masalah . ”

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menetapkan luas hutan Sulawesi Selatan 2,7 juta hektar. Usai penunjukan, ada surat keputusan yang ditandatangani Siti pada 2019.

Berdasarkan SK tersebut, kawasan hutan lindung di kawasan Soppeng seluas 45.900 hektare. Hutan lindung di Kabupaten Soppeng dan Wajo dikelola oleh KPH Walanae.

Ronnie Sepstien Maulana, Ketua Departemen Propaganda Federasi Pembaruan Agraria, mengatakan ada desa dan tanah masyarakat di kawasan hutan tanpa proses negosiasi atau sosialisasi.

“Proses penunjukan dan penetapan kawasan hutan tidak dilakukan sebagai partisipatif. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam batas hutan yang sebenarnya.

Ronnie berkata: “Oleh karena itu, proses ini dapat mengarah pada deportasi, perampasan tanah, dan hukuman.”

Bantahan Pemerintah

Sumber : aksi.id

Namun, Muhammad Junan, orang pertama di departemen pengelolaan hutan kawasan Soppong dan Wajo, membantah semua klaim tersebut. “Kita sudah sosialisasi dari awal. Jadi, di TKP, sebenarnya masyarakat tahu batas-batasnya.

Zhu Nan berkata: “Taman itu terletak di hutan lindung, jadi tidak bisa ditebang. Bahkan jika digunakan sendiri, harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.”

Junan mengatakan, pemerintah juga telah memberikan berbagai rencana yang tetap memungkinkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan.

“Ada sistem perhutanan sosial, sehingga mereka bisa mengelola kebun di kawasan hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan perkebunan rakyat.

“Kalau mau melakukan kegiatan di kawasan itu silahkan mendaftar dulu programnya. Apalagi kalau mau menebang,” kata Junan. Selain tiga program yang disebut “Junan”, perhutanan sosial juga mencakup kemitraan hutan adat dan kehutanan.

Pemerintah Chokovi mengklaim bahwa sistem perhutanan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan  di masyarakat adat dan juga petani lokal. Tujuan Jokowi adalah menyerahkan 12,7 hektar lahan perhutanan sosial kepada masyarakat hingga tahun 2024.

Namun, sejak diluncurkan pada 2015, hingga September 2020 pencapaian proyek tersebut baru mencapai 4,2 juta hektare.

Patutkah para petani ini divonis bersalah?

Sumber : bbc.com

Sebelum kasus Ario, Natu dan Sabang terjadi, tiga petani di Soppeng ditangkap dalam kasus yang sama pada 2017. Mereka adalah Sahidin, Jamadi dan Sukardi.

Ketiganya ditahan selama 150 hari dan tidak dibebaskan hingga 2018. Tim hakim Pengadilan Negeri Watan Sopeng menilai ketiga petani itu tidak bersalah saat itu, meski telah menebang pohon di kawasan hutan lindung.

Majelis hakim saat itu dalam putusannya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut tidak perlu mengadili UU P3H terhadap petani. Pasalnya, undang-undang tersebut dirancang untuk menghancurkan hutan secara terorganisir.

KPA bersama tiga guru besar hukum yakni Profesor Maria Sumardjono, Profesor Achmad Sodiki, dan Profesor Hariadi Kartodihardjo memberi tahu hakim untuk merujuk pada putusan tidak bersalah saat mengadili Ario, Natu, dan Sabang.

Mereka mengutarakan pendapat hukum sebagai pihak ketiga yang sah melalui prosedur amicus curiae.

“Faktanya, Pasal 1 dan 11 UU P3H mengecualikan hukuman dan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau petani yang tinggal di kawasan hutan dan tidak menebang kayu untuk perusahaan seperti perusahaan yang menebang ribuan hektar lahan,” Roni dari KPA.

Dia berkata: “Jika hakim berhati-hati, hakim pasti akan membebaskan mereka.”

Sementara itu, menurut pengacara publik Edy Wahid dari LBH Makassar, polisi dan jaksa “salah”.

Ia mengatakan, “UU P3H” harusnya ditindak oleh orang-orang dari luar desa yang dengan sengaja mereklamasi lahan atau menebang pohon di kawasan hutan untuk keuntungan pribadi.

Eddie mengatakan: “Kami akui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kawasan hutan telah membuka banyak lahan baru. Tujuannya untuk tujuan komersial. Mereka masuk dari luar kawasan hutan.”

“Mereka yang melanggar perilaku ini harus dihukum berat, bukan petani kecil seperti Parker Natu, yang mengandalkan hasil hutan dari generasi ke generasi. Jika orang seperti Natu dilarang menggunakan produk ini, mereka akan kehilangan hak untuk hidup layak, mereka juga akan menghilang, masa depan mereka, “kata Edie.

Namun, Aidier, juru bicara Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan hukuman terhadap Ario, Natu, dan Sabang penting untuk memicu jera perusak hutan.

Aidir mengatakan selama ini penebangan di hutan lindung menjadi penyebab bencana berskala besar seperti banjir dan tanah longsor.

Idil mengaku selama ini tidak pernah ada upaya kriminalisasi terhadap petani di Soppeng.

Ia mengatakan, jaksa pun telah melaksanakan rekomendasi Jaksa Agung ST Burhanudin untuk “menegakkan hukum dengan hati nurani”.

Aideer mengatakan: “Pendaftaran hutan lindung akan berdampak pada lingkungan. Hutan lindung yang ditunjuk adalah untuk menjaga lingkungan, agar tidak terjadi banjir yang mempengaruhi masyarakat.”

Baca juga : Fakta Kembali Ditangkapnya Millen Cyrus Terkait Kasus Dugaan Narkoba

Bagaimana supaya tidak terjadi lagi pemidanaan seperti ini?

Sumber : pedomanbengkulu.com

Federasi Reformasi Pertanian mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan 502 desa dari kawasan hutan milik negara dan hutan yang dikuasai oleh perusahaan melalui berbagai izin.

Ronnie Maulana mengatakan: “Tapi sejak dokumen diserahkan, tidak ada desa yang mendeklarasikan kawasan hutan.”

Tidak hanya di Soppeng, banyak masyarakat adat dan petani di daerah lain juga telah divonis melakukan penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Misalnya, pada Mei 2020, Bongku, warga adat Sakai di Bengkalis Riau, divonis satu tahun penjara.

Bongku dinyatakan bersalah ketika dia berencana menanam ubi jalar di tanah biasanya. Lahan tersebut merupakan bagian dari perkebunan industri yang kini dikelola oleh PT Arara Abadi, anak perusahaan Sinar Mas.

Namun, petani di Soppeng masih memperjuangkan apa yang mereka anggap benar. Ario, Natu dan Sabang mengajukan banding atas hukuman yang mereka terima.

Kalaupun tidak diperintahkan masuk penjara, mereka tetap percaya bahwa vonis bersalah merupakan pintu gerbang untuk menghukum para petani di Sopong.

Eddie dari LBH Makassar mengatakan: “Kami masih berjuang agar dia tidak bersalah. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial, ekonomi dan budaya.”

Pada saat yang sama, tiga petani Soppeng lainnya yang dibebaskan pada tahun 2018 kini menggugat prosedur penangkapan dan penahanan mereka.

Mereka mengatakan bahwa proses hukum yang mereka jalani telah menghancurkan kondisi psikologis dan ekonomi keluarga.